INDONESIA DALAM REKAMAN SEJARAH DAN KEKINIAN

E. INDONESIA ERA KABINET PARLEMENTER
Indonesia setelah merdeka, mulai bergairah menata kehidupannya. Jika dulu Indonesia pernah menginginkan memiliki parlemen sendiri dengan satu badan yang bernama KNIP (kepanjangannya : Komite Nasional Indonesia Parliament), maka hal ini telah dicapai oleh putera-puetra terbaik bangsa. Pada era tahun 1945 hingga 1957, Indonesia memilki putera-putera terbaiknya semacam Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, Sjafrudin Prawiranegara, Amir Sjarifuddin, Djuanda. Mereka memang memimpin parlemen, namun usia dari parlemen yang dipimpinya tak pernah berlangsung lama. Ada yang berusia dua bulan, empat bulan, namun ada juga yang berusia delapan bulan.
Usia parlemen yang cukup singkat yakni Kabinet Prsidensial yang dipimpin Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta. Ir. Soekarno berperan sebagai Kepala Negara sekaligus juga sebagai Kepala Pemerintahan. Selanjutnya pada saat parlemen dipegang oleh Sjahrir usianya hanya tiga bulan, pada saat parlemen dipimpin oleh Amir Sjarifuddin berlangsung empat bulan
Inilah Profil Kabinet Parlementer
Kabinet Amir Sjarifuddin I
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Kabinet Amir Sjarifuddin I bertugas pada periode 3 Juli 1947 - 11 November 1947.
Susunan Kabinet
1. Perdana Menteri
: Amir Sjarifuddin

2. Wakil Perdana Menteri
: AK Gani

3. Wakil Perdana Menteri : Setiadjid

4. Menteri Luar Negeri
: Agus Salim

5. Menteri Muda Luar Negeri : Tamsil

6. Menteri Dalam Negeri
: Wondoamisono

7. Menteri Muda Dalam Negeri : Abdul Madjid Djojohadiningrat

8. Menteri Pertahanan
: Amir Sjarifuddin

9. Menteri Muda Pertahanan : Arudji Kartawinata

10. Menteri Kehakiman
: Susanto Tirtoprodjo

11. Menteri Penerangan
: Setiadi

12. Menteri Muda Penerangan : Sjahbudin Latif

13. Menteri Keuangan
: AA Maramis

14. Menteri Muda Keuangan : Ong Eng Die

15. Menteri Kemakmuran
: AK Gani

16. Menteri Muda Kemakmuran I : IJ Kasimo

17. Menteri Muda Kemakmuran II : Adji Darmo Tjokronogoro

18. Menteri Perhubungan
: Djuanda

19. Menteri Pekerjaan Umum
: Moch. Enoch [1]

20. Menteri Muda Pekerjaan Umum : H. Laoh [1]

21. Menteri Perburuhan
: SK Trimurti

22. Menteri Muda Perburuhan : Wilopo

23. Menteri Sosial
: Suprodjo

24. Menteri Muda Sosial : Sukoso Wirjosaputro

25. Menteri Pengajaran
: Ali Sastroamidjojo

26. Menteri Agama
: K. Achmad Asj'ari [2]

27. Menteri Kesehatan
: J. Leimena

28. Menteri Muda Kesehatan : Satrio

29. Menteri Negara
: Hamengkubuwono IX

30. Menteri Negara : Suja'as

31. Menteri Negara : Wikana

32. Menteri Negara : Siauw Giok Tjhan

33. Menteri Negara : Hindromartono

34. Menteri Negara : Maruto Darusman

Catatan
1. ^ a b Moch. Enoch mengundurkan diri pada 11 Agustus 1947 digantikan oleh H. Laoh. Posisi Menteri Muda Kesehatan dihapus.
2. ^ K. Achmad Asj'ari tidak dapat pindah ke Jakarta dari tempat tinggalnya di Sumatera sehingga pada 9 Oktober 1947 beliau digantikan oleh Anwaruddin.
Kabinet Amir Sjarifuddin II
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Kabinet Amir Sjarifuddin II bertugas pada periode 11 November 1947 - 29 Januari 1948.
Susunan kabinet
1. Perdana Menteri
: Amir Sjarifuddin

2. Wakil Perdana Menteri I
: Samsuddin [1]

3. Wakil Perdana Menteri II : Wondoamisono

4. Wakil Perdana Menteri III : Setiadjid

5. Wakil Perdana Menteri IV : AK Gani

6. Menteri Keuangan
: AA Maramis

7. Menteri Muda Keuangan : Ong Eng Die

8. Menteri Pertahanan
: Amir Sjarifuddin

9. Menteri Muda Pertahanan : Arudji Kartawinata

10. Menteri Luar Negeri
: Agus Salim

11. Menteri Muda Luar Negeri : Tamsil

12. Menteri Kehakiman
: Susanto Tirtoprodjo

13. Menteri Muda Kehakiman : Kasman Singodimedjo

14. Menteri Penerangan
: Sjahbudin Latif

15. Menteri Muda Penerangan : Setiadi

16. Menteri Pengajaran
: Ali Sastroamidjojo

17. Menteri Dalam Negeri
: Mohammad Roem [1]

18. Menteri Muda Dalam Negeri : Abdul Madjid Djojohadiningrat

19. Menteri Kesehatan
: J. Leimena

20. Menteri Muda Kesehatan : Satrio

21. Menteri Sosial
: Suprodjo

22. Menteri Muda Sosial : Sukoso Wirjosaputro

23. Menteri Agama
: Masjkur

24. Menteri Kemakmuran
: AK Gani

25. Menteri Muda Kemakmuran I : IJ Kasimo

26. Menteri Muda Kemakmuran II : Adji Darmo Tjokronogoro

27. Menteri Perburuhan
: SK Trimurti

28. Menteri Muda Perburuhan : Wilopo

29. Menteri Perhubungan
: Djuanda

30. Menteri Pekerjaan Umum
: H. Laoh

31. Menteri Negara
: Hamengkubuwono IX

32. Menteri Negara (Urusan Pemuda) : Wikana

33. Menteri Negara (Urusan Pangan) : Suja'as

34. Menteri Negara (Urusan Peranakan) : Siauw Giok Tjhan

35. Menteri Negara (Urusan Kepolisian) : Hindromartono

36. Menteri Negara : Maruto Darusman

37. Menteri Negara : Anwar Tjokroaminoto

Catatan
1. ^ a b Samsuddin dan Mohammad Roem mengundurkan diri pada 22 Januari 1948.

Kabinet Hatta I
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Kabinet Hatta
Kabinet ini bertugas pada periode 29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949.
Susunan kabinet
1. Perdana Menteri
: Mohammad Hatta

2. Menteri Luar Negeri
: Agus Salim

3. Menteri Dalam Negeri (ad interim)
: Sukiman

4. Menteri Pertahanan (ad interim)
: Mohammad Hatta [1]

5. Menteri Kehakiman
: Susanto Tirtoprodjo

6. Menteri Penerangan
: Mohammad Natsir

7. Menteri Keuangan
: AA Maramis

8. Menteri Persediaan Makanan Rakyat
: IJ Kasimo

9. Menteri Kemakmuran
: Sjafruddin Prawiranegara

10. Menteri Pekerjaan Umum (ad interim)
: Djuanda [2]

11. Menteri Perburuhan/Sosial
: Kusnan

12. Menteri Pembangunan/Pemuda
: Supeno [3]

13. Menteri Perhubungan
: Djuanda
14. Menteri Agama
: Masjkur

15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
: Ali Sastroamidjojo

16. Menteri Kesehatan
: J. Leimena

17. Menteri Negara
: Hamengkubuwono IX [1]

Catatan
1. ^ a b Tanggal 15 Juli 1948 Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Posisi Menteri Negara tidak diisi.
2. ^ Tanggal 13 April 1948 posisi ini diisi H. Laoh.
3. ^ Supeno meninggal pada 24 Februari 1949, sewaktu Agresi Militer Belanda II.
Kabinet Darurat
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Kabinet ini bertugas pada periode 19 Desember 1948 - 13 Juli 1949, menggantikan sementara Kabinet Hatta I yang anggotanya ditawan oleh Belanda pada Agresi Militer Belanda II. Kabinet ini dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Susunan kabinet
1. Ketua
: Sjafruddin Prawiranegara

2. Menteri Kehakiman
: Susanto Tirtoprodjo [1]

3. Menteri Luar Negeri
: AA Maramis

4. Menteri Keuangan
: Lukman Hakim

5. Menteri Kesehatan
: Sukiman [1]

6. Menteri Kemakmuran
: IJ Kasimo [1]

7. Menteri Agama
: Masjkur [1]

8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
: Teuku Mohammad Hasan

9. Menteri Perhubungan
: Indratjahja

10. Menteri Pekerjaan Umum
: Mananti Sitompul

11. Menteri Perburuhan dan Sosial
: Sutan Mohammad Rasjid

12. Menteri Dalam Negeri
: Pandji Suroso [1]

Catatan
1. ^ a b c d e Tanggal 16 Mei 1949, Susanto Tirtoprodjo, IJ Kasimo, Masjkur, Sukiman, dan Pandji Suroso mulai menjabat.
Kabinet Djuanda
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
(Dialihkan dari Kabinet Karya)


Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya
Kabinet Djuanda, disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada periode 9 April 1957 - 10 Juli 1959.
Susunan kabinet
1. Perdana Menteri
: Djuanda

2. Wakil Perdana Menteri I
: Hardi

3. Wakil Perdana Menteri II
: Idham Chalid

4. Wakil Perdana Menteri III
: J. Leimena

5. Menteri Luar Negeri
: Subandrio

6. Menteri Dalam Negeri
: Sanusi Hardjadinata

7. Menteri Pertahanan
: Djuanda

8. Menteri Kehakiman
: GA Maengkom

9. Menteri Penerangan
: Soedibjo

10. Menteri Keuangan
: Sutikno Slamet

11. Menteri Pertanian
: Sadjarwo

12. Menteri Perdagangan
: Prof. Mr. Soenario [1]

13. Menteri Perindustrian
: FJ Inkiriwang

14. Menteri Perhubungan
: Sukardan

15. Menteri Perhubungan Laut
: Nazir

16. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga
: Pangeran Mohammad Nur

17. Menteri Perburuhan
: Samijono

18. Menteri Sosial
: J. Leimena [2]

19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
: Prijono

20. Menteri Agama
: Mohammad Iljas

21. Menteri Kesehatan
: Azis Saleh

22. Menteri Agraria
: R. Sunarjo

23. Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Kerja
: AM Hanafi

24. Menteri Negara Urusan Veteran
: Chaerul Saleh

25. Menteri Negara Hubungan Antar Daerah
: FL Tobing

26. Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi
: Suprajogi

27. Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer
: Wahid Wahab

28. Menteri Negara Urusan Transmigrasi
: FL Tobing

29. Menteri Negara
: AM Hanafi

30. Menteri Negara
: Mohammad Yamin


Kabinet Sjahrir I
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Kabinet Sjahrir Pertama dibentuk setelah Kabinet Wiranata Koesoemah dan memerintah antara tanggal 14 November 1945 – 12 Maret 1946. Perbedaan utama dengan kabinet sebelumnya ialah bahwa pada kabinet ini, para menteri diangkat dari Partai Politik.
Kabinet Sjahrir Pertama
# Jabatan Nama Menteri Partai Politik
1 Perdana Menteri
Soetan Sjahrir
PSI

2 Menteri Luar Negeri
Soetan Sjahrir
3 Menteri Dalam Negeri
Soetan Sjahrir
4 Wakil Menteri Dalam Negeri Mr. Harmani

5 Menteri Keamanan Rakyat
Amir Sjarifuddin
PSI
6 Wakil Menteri Keamanan Rakyat Abdul Moerad1
PSI
7 Menteri Kehakiman
Mr. Soewandi

8 Menteri Penerangan
Amir Sjarifuddin2

9 Menteri Keuangan
Soenarjo Kolopaking3

10 Menteri Kemakmuran
Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo

11 Menteri Perhubungan
Ir. Abdulkarim

12 Menteri Pekerjaan Umum
Ir. Putuhena
Parkindo

13 Menteri Sosial
Dr. Adji Darmo Tjokronegoro4
PSI

14 Menteri Pengajaran
Dr. Mr. T.S.G. Mulia
Parkindo

15 Menteri Kesehatan
Dr. Darma Setiawan

16 Menteri Negara
H. Rasjidi
Masyumi

Program Kabinet:
1. Menyempurnakan susunan Pemerintah Daerah berdasarkan kedaulatan Rakyat.
2. Mencapai Koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan peri-kemanusiaan.
3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat di antaranya dengan jalan pembagian pangan.
4. Berusaha mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia.
Catatan:
1. Pada bulan Januari 1946 bapak S. Josodiningrat yang tak berpartai diangkat menjadi Menteri Muda Keamanan Rakyat sebagai pengganti Abdul Murad, yang tidak lagi melakukan tugasnya.
2. Pada tanggal 3 Januari 1946 digantikan oleh Natsir yang berasal dari partai Masyumi.
3. Pada tanggal 5 Desember 1945 diganti oleh Ir. Soerachman Tjokrodisoerjo yang tak berpartai.
4. Pada tanggal 5 Desember 1945 Dr. Adji Darmo Tjokronegoro digantikan oleh Dr. Soedarsono (PSI).
Sumber
Antara Lain Berdasarkan Susunan Kabinet Republik Indonesia, Manggala BP-7 Pusat, 1985
Kabinet Sjahrir II
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Kabinet Sjahrir II bertugas pada periode 12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946.
Susunan kabinet
1. Perdana Menteri
: Sutan Sjahrir

2. Menteri Luar Negeri
: Sutan Sjahrir
3. Menteri Muda Luar Negeri
: Agus Salim

4. Menteri Dalam Negeri
: Sudarsono

5. Menteri Pertahanan
: Amir Sjarifuddin

6. Menteri Muda Pertahanan : Arudji Kartawinata

7. Menteri Kehakiman
: Suwandi [1]

8. Menteri Muda Kehakiman : Hadi

9. Menteri Penerangan
: Mohammad Natsir

10. Menteri Keuangan
: Surachman Tjokroadisurjo

11. Menteri Muda Keuangan : Sjafruddin Prawiranegara

12. Menteri Pertanian/Persediaan
: Rasad [2]

13. Menteri Muda Pertanian/Persediaan : Saksono [2]

14. Menteri Perdagangan/Perindustrian
: Darmawan Mangunkusumo [2]

15. Menteri Perhubungan
: Abdulkarim

16. Menteri Muda Perhubungan : Djuanda Kartawidjaja

17. Menteri Pekerjaan Umum
: Martinus Putuhena

18. Menteri Muda Pekerjaan Umum : H. Laoh

19. Menteri Sosial
: Maria Ulfah Santoso

20. Menteri Muda Sosial : Abdul Madjid Djojohadiningrat

21. Menteri Pengajaran
: TSG Mulia

22. Menteri Agama
: Rasjidi

23. Menteri Kesehatan
: Darma Setiawan

24. Menteri Muda Kesehatan : J. Leimena

25. Menteri Negara
: Wikana

Catatan
1. ^ Suwandi mengundurkan diri pada 22 Juni 1946.
2. ^ a b c Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dilebur menjadi Menteri Kemakmuran pada 26 Juni 1946 dengan Darmawan Mangunkusumo sebagai Menteri dan Saksono sebagai Wakil/Menteri Muda. Rasad mengundurkan diri.
Kabinet Presidensial
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
(Dialihkan dari Kabinet Wiranata Koesoemah)
Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kabinet pertama ini hanya bersifat formal saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. Kabinet pertama ini yang juga sering dieja Kabinet Presidentiil dinamakan "presidensial/presidentil" karena setelah kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, Indonesia menerapkan sistem presidentil di mana Presiden berfungsi sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan.

Kabinet Presidensial
(sumber: foto-foto.com)
Kabinet
Lama: 19 Agustus 1945 – 14 November 1945
# Jabatan Nama Menteri
1 Menteri Luar Negeri
Mr. Achmad Soebardjo

2 Menteri Dalam Negeri
R.A.A. Wiranatakoesoema

3 Wakil Menteri Dalam Negeri Mr. Harmani

4 Menteri Keamanan Rakyat
1
5 Menteri Keamanan Rakyat (a. i.)
Soeljadikoesoemo

6 Menteri Kehakiman
Prof. Dr. Soepomo

7 Menteri Penerangan
Amir Sjarifuddin

8 Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo

9 Menteri Keuangan
Dr. Samsi2

10 Menteri Kemakmuran
Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo

11 Menteri Perhubungan
Abikoesno Tjokrosoejoso

12 Menteri Pekerjaan Umum
Abikoesno Tjokrosoejoso
13 Menteri Sosial
Iwa Koesoemasoemantri

14 Menteri Pengajaran
Ki Hadjar Dewantara

15 Menteri Kesehatan
Dr. Boentaran Martoatmodjo

16 Menteri Negara
Mr. Amir

17 Menteri Negara
Wahid Hasjim

18 Menteri Negara
Mr. Sartono

19 Menteri Negara3
A. A. Maramis 4

20 Menteri Negara
Otto Iskandardinata

Program Kabinet: Program Kabinet tak pernah diumumkan.
Catatan:
1. Pada Kabinet ini tidak ada Menteri Keamanan Rakyat, karena bapak Soeprijadi yang diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat tak pernah melakukan dan tak pernah menyatakan menerima pengangkatan tersebut. Lalu pada tanggal 20 Oktober 1945 bapak Soeljadikoesoemo diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim.
2. Berhenti tanggal 26 September 1945, diganti oleh Mr. A.A. Maramis.
3. Jabatan ini ditiadakan (tak diisi) bersama-sama pengangkatan Mr. A.A. Maramis sebagai Menteri Keuangan.
4. Tanggal 25 September 1945 menjabat sebagai Menteri Keuangan.
5. Partai-partai Politik kala itu belum dibentuk lagi.
Antara lain berdasarkan 'Susunan Kabinet Republik Indonesia', Manggala BP-7 Pusat, 1985